Menginformasikan berita terbaru yang sedang viral

  • Ternyata Ini Manfaat Dari Racun Kalajengking

    Pemanfaatan bisa dan racun itu di paparkan oleh Prof P Gopalakrisnakone PhD DSc, dari Fakultas Kedokteran National University of Singapore dalam the 2nd National Symposium "the recent Advances in Critical Care Management of Trauma Cases" yang di selenggarakan Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Soebroto.- http://www.info-viral.xyz/.

Sunday, November 25, 2018

Berdebat Gara-Gara Status Facebook Tentang Pilpres, 1 Orang Tewas

Aksi saling menantang terkait Pilpres di media sosial Facebook berujung duel di Kabupaten Sampang, Jawa Timur. Subaidi, seorang tukang gigi, tewas setelah tubuhnya ditembus peluru panas dengan pistol rakitan milik Andika, pelaku. Rabu (21/11/2018) siang, korban warga Desa Tamberu Timur, Kecamatan Sokobanah, Kabupaten Sampang, batal mendatangi pasiennya di Desa Sukobanah Laok. Di tengah jalan, dia bertemu pelaku, pria pemilik akun Facebook yang menantang guru korban lewat komentar di status Facebook.



Keduanya pun terlibat duel. Korban membawa senjata tajam dan pelaku membawa pistol rakitan. Akhir cerita, pelaku menembak dada korban hingga tembus ke punggung. Korban pun tewas. "Dalam hitungan jam, Polres Sampang berhasil membekuk pelaku," kata Kabid Humas Polda Jawa Timur, Kombes Frans Barung Mangera, Sabtu (24/11/2018).

Sebelumnya, guru korban sempat mengunggah foto dengan memegang senjata tajam. Foto tersebut dilengkapi status yang menantang pendukung salah satu calon presiden. Kemudian status guru korban dibalas oleh akun Facebook atas nama Idris Afandi Afandi yang diduga milik pelaku, dengan komentar bernada siap menghadapi tantangan itu. Rekan korban sempat mendatangi rumah pelaku untuk mengonfirmasi komentar tersebut. Pelaku membenarkan akun tersebut miliknya, namun bukan dirinya yang menulis komentar. "Pelaku mengaku ponselnya telah dijual dan tidak mengetahui siapa yang menulis komentar tersebut," jelas Barung. Beberapa hari setelahnya, korban mengunggah video pelaku yang disebutnya ketakutan hingga terkencing-kencing saat didatangi rekannya.

Dalam video tersebut, korban juga memberi keterangan akan membunuh pelaku jika bertemu. Pertemuan pun terjadi hingga berujung duel pada Rabu (21/11/2018) siang. Pelaku kini mendekam di tahanan Polres Sampang untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. "Pelaku dijerat pasal berlapis tentang pembunuhan yang disengaja dan berencana dengan ancaman hukuman mati atau seumur hidup, atau penjara selama 20 tahun," ujarnya.

sumber : kompas.com
Share:

Wednesday, November 21, 2018

Dari 5 Ulama ini, Imbauan Siapakah Yang Paling Banyak di Dengar.. ?

 Peneliti LSI Denny JA, Ikrama Masloman menyatakan ulama merupakan profesi paling kuat pengaruhnya terhadap masyarakat dibanding tokoh lainnya seperti politikus atau pengusaha.

Hasil survei mengungkapkan, ada lima ulama yang dianggap paling berpengaruh. Mereka adalah Ustaz Abdul Somad, Ustaz Arifin Ilham, Ustaz Yusuf Mansyur, Ustaz Abdullah Gymnastiar (Aa Gym), dan Rizieq Syihab.



"Mereka yang mendengar imbauan Ustaz Somad sebesar 30,2%. Ustaz Somad adalah ulama yang paling didengar suaranya atau imbauannya dari kelima tokoh tersebut atau paling didengar suaranya dari semua tokoh ulama," Katanya di Kantor LSI, Jakarta Timur, Rabu (14/11/2018).

Sementara tokoh Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Syihab berada di peringkat kelima atau peringkat terakhir ulama berpengaruh versi LSI Denny JA.

Pengaruh ustaz Arifin Ilham sebesar 25,9%, Ustaz Yusuf Mansyur 24,9%, dan Ustaz Aa Gym yang pengaruhnya sebesar 23,5%.

"Mereka yang menyatakan mendengar imbauan Rizieq sebesar 17,0%," jelasnya.

Rizieq Shihab Menurun
Menurut Ikrama, Rizieq Shihab ketokohannya mulai menurun jika dibandingkan dengan survei yang sama dilakukan oleh LSI Denny JA dua tahun yang lalu. Dari data sebelumnya, pada Desember 2016, masyarakat yang mendengar imbauan Habib Rizieq sebesar 31,4%.

"Sejak ke Arab Saudi dalam waktu yang lama dan dicitrakan berkasus hukum, pengaruh Rizieq Syihab berkurang signifikan," Tegas dia.

Adapun survei dilakukan pada periode 10-19 Oktober 2018 terhadap 1.200 responden di 34 Provinsi. Survei dilakukan dengan wawancara tatap muka menggunakan metode pengambilan sampel secara acak atau multistage random sampling.

Margin of error survei 2,8 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen.
Share:

Friday, November 16, 2018

Survei LSI : 51% Pemilih Mendengarkan Ulama. Tapi Ulama Mana Saja ? Simak Beritanya

Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA merilis temuan terbaru survei nasional November 2018 terkait Ulama dan Efek Elektoralnya.




Survei yang dilakukan 10-19 Oktober 2018 itu menyebutkan bahwa tokoh agama adalah orang yang paling kuat pengaruhnya terhadap pemilih. Sebesar 51,7 persen pemilih menyatakan bahwa mereka mendengar imbauan dari tokoh agama seperi ulama, pastor, biksu.
"Tokoh yang lainnya hanya di bawah 20 persen. Mereka yang menyatakan mendengar imbauan politisi 11 persen, dan imbauan atau pendapat pengamat hanya 4,5 persen," kata peneliti LSI Ikarama di Kantor LSI, Jakarta Timur, Rabu (14/11/2018).

Menurut temuan survei itu, pengaruh tokoh agama paling merata di semua segmen pemilih. Baik mereka yang berpendidikan tinggi maupun rendah.

"Baik di mereka yang berpendapatan tinggi maupun wong cilik, mereka yang merupakan pemilih milenial maupun pemilih lansia, semua segmen pemilih partai dan capres," jelasnya.
5 Ulama Paling Didengar
Terdapat lima ulama yang paling didiengar imbauannya oleh masyarakat, yakni Ustadz Abdul Somad, Ustadz Arifin Ilham, Ustadz Yusuf Mansur, AA Gym, dan Rizieq Shihab.

Adapun LSI Denny JA melakukan survei nasional di 34 provinsi dengan melibatkan 1200 responden dengan margin of error sebesar 2,8 persen.

Wawancara dilakukan secara tatap muka menggunakan kuesioner terhadap responden yang terpilih melalui metode mul-stage random sampling.
Share:

Sunday, November 11, 2018

Dituding Rekayasa Penangkapan HRS di Saudi, BIN Buka Suara Beri Pernyataan Ini..

Badan Intelijen Negara (BIN) buka suara menanggapi tudingan yang menyebut bahwa pihaknya ikut terlibat dalam aksi penangkapan Pemimpin Besar Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab oleh aparat keamanan di Arab Saudi beberapa hari lalu.

Diberitakan oleh Liputan6.com, Kamis (8/11/2018), Habib Rizieq sebelumnya sempat menjalani proses interogasi oleh pihak otoritas Arab Saudi. Lantaran diduga memasang bendera dengan tulisan kalimat tauhid di depan tempat tinggalnya.
“Tuduhan bahwa BIN merekayasa penangkapan HRS oleh Polisi Saudi adalah hoax,” ujar Juru Bicara Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Wawan Hari Purwanto melalui keterangan tertulisnya, pada Kamis (8/11) kemarin.



Pernyataan tersebut juga sekaligus membantah tudingan bahwa ada anggota BIN yang mengontrak rumah di dekat tempat Rizieq Shihab mengontrak dan memasang bendera serta mengambil CCTV. “Itu tidak benar,” tandasnya kemudian.

Lebih lanjut, Wawan menuturkan bahwa tuduhan tersebut merupakan pandangan sepihak. Pasalnya tak ada bukti yang menunjukkan bahwa BIN-lah yang memasang bendera bertulis kalimat tauhid dan mengambil foto, lalu melaporkan hal tersebut ke polisi Saudi.
Ia mengungkapkan, justru BIN menginginkan agar masalah cepat rampung tanpa menyisakan misteri apapun yang mungkin bisa menimbulkan masalah baru di kemudian hari. “Apalagi di luar negeri, di mana sistem hukum dan pemerintahannya berbeda,” ujarnya.

Pendampingan oleh Kemenlu

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri RI Arrmanatha Christiawan Nasir menegaskan bahwa pihaknya akan senantiasa memberikan pendampingan kepada Imam Besar FPI Muhammad Rizieq Shihab. Diketahui, beberapa hari lalu Habib Rizieq menjalani pemeriksaan oleh aparat keamanan Makkah.

Adapun pemeriksaan tersebut berkaitan dengan laporan warga negara Saudi yang mengaku melihat bendera diduga mirip dengan bendera milik ISIS terpasang di pagar depan rumah Habib Rizieq. Ia lantas melaporkan hal tersebut kepada pihak berwenang.



“Tentunya apabila yang bersangkutan akan menghadapi masalah hukum, kita berkewajiban untuk memberikan pendampingan. Apabila diminta pendampingan dan bantuan kekonsuleran, itu kewajiban dari KJRI memberikan,” jelas Arrmanatha ditemui di kantornya, Jakarta, Kamis (8/11) kemarin.

Namun demikian ia mengaku belum mengetahui apakah kepolisian Arab Saudi akan memanggil dirinya terkait laporan tersebut. “Sampai saat ini saya belum mendapat informasi itu,” imbuh Arrmanatha lebih lanjut.

Menurutnya, ketika mengetahui kabar Habib Rizieq dibawa pihak kepolisian Arab Saudi, pihaknya segera mengonfirmasi informasi tersebut dan juga memastikan adanya pendampingan agar hak-hak hukum Rizieq Shihab terlindungi.



“Dan melakukan pemberian dan pendampingan kekonsuleran untuk memastikan hak-hak hukumnya terlindungi. Itulah tugas KJRI di sana. Itulah yang telah diberikan kepada yang bersangkutan maupun kepada WNI lainnya apabila mendapatkan masalah hukum,” tutur Arrmanatha.

Sumber: Suratkabar .id
Share:

Tuduhan Rekayasa Kasus Bendera di Rumah HRS Dinilai Tak Berdasar

JAKARTA - Tuduhan Habib Rizieq Shihab (HRS) atas dugaan rekayasa kasus pengibaran bendera di Arab Saudi oleh pemerintah Indonesia dianggap tidak berdasar oleh Setara Institute.

Tuduhan HRS itu dianggap hanya menunjukkan upaya dirinya menjadi tokoh yang ingin diperhitungkan dalam konstalasi politik Indonesia.

"Tuduhan Rizieq Shihab atas rekayasa kasus pengibaran bendera di Arab Saudi oleh pemerintah Indonesia, tidaklah berdasar," kata Ketua Setara Institute, Hendardi dalam keterangan tertulisnya kepada SINDOnews, Jumat (9/11/2018).

Dia berpendapat, cara yang dilakukan HRS itu juga merupakan upaya melanggengkan pengaruh pada para pengikutnya, sehingga tetap berada dalam satu barisan dan imamah terhadap HRS. "Yang ujungnya adalah untuk kepentingan politik praktis dalam Pilpres 2019," katanya.

Dia mengingatkan bahwa semua otoritas negara Arab Saudi sebagai negara yang berdaulat tentu tidak mungkin ada campur tangan dari negara lain. "Jadi masalah adanya bendera hitam di kediaman HRS di Arab Saudi tidak perlu ditanggapi berlebihan oleh pemerintah dan unsur aparat keamanan," ujarnya.




Dia melanjutkan, dugaan, kecurigaan serta tudingan pengikut HRS sebagai perbuatan dari unsur aparat Negara RI seperti Badan Intelijen Negara (BIN) di samping tidak logis, juga hanya fantasi, ilusi dan dugaan kuat merupakan bentuk politisasi sebagai seolah-olah korban.

Dia mengakui bahwa setiap warga negara Indonesia di luar negeri harus dilindungi Pemerintah RI, tidak terkecuali HRS. Namun, kata dia, harus terus diingat bahwa status HRS adalah pelarian atau buron dari beberapa kasus yang melilitnya di Indonesia, termasuk chatting porno yang diduga melibatkan dirinya.
"HRS memilih menghindar menghadapi hukum di tanah air, namun tetap mencoba bermain politik di negara orang yang konsekwensinya juga kerap mesti berhadapan dengan hukum di negara tersebut," imbuhnya.

Lebih lanjut dia mengatakan, upaya dan bantuan yang telah dilakukan oleh Perwakilan Pemerintah RI di Arab Saudi sudah jauh lebih dari cukup kepada HRS sebagai WNI yang ada di luar negeri. "Yang justru menghindar dari proses hukum di Indonesia," pungkasnya.

Sumber : sindonews
Share:

Cak Imin Dilaporkan Terkait Dugaan Penodaan Bendera Negara

Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar dilaporkan seseorang bernama Kan Hiung lantaran Cak Imin, sapaan akrab Muhaimin dianggap melakukan penodaan atau penghinaan terhadap bendera negara.

Kan Hiung menganggap Cak Imin telah melakukan penghinaan bendera negara karena menempelkan logo PKB di bendera yang dianggapnya bendera negara. 

"Saya bersama Kuasa Hukum Juju Purwantoro selaku koordinator IKAMI sudah membuat laporan di Bareskrim pada Kamis (8/11) terkait dugaan perbuatan penodaan atau penghinaan terhadap lambang/simbol negara atau identitas nasional atas perbuatan pengibaran bendera merah putih, tetapi di tengahnya ada gambar/logo Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang terjadi di Madiun, Jember dan Kediri," ujar Kan di Jakarta, Sabtu (10/11).

Laporan dibuat berdasarkan ketentuan UU Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan dengan Pasal 24a, Pasal 24d, Pasal 57a dan Pasal 57c Jo Pasal 68.



"Saya sebagai warga negara Indonesia yang taat hukum dan cinta akan tanah air merasa sangat perlu dan penting untuk turut menjaga dan mempertahankan kehormatan harkat dan martabat identitas nasional atau lambang Negara Kesatuan Republik Indonesia. Siapa pun tidak diperbolehkan untuk mencoba menodai lambang negara atau identitas nasional," tandasnya.

Cak Imin dalam status Twitternya menegaskan jika partainya tidak menggunakan bendera Merah Putih sebagai bendera partai. Sekalipun warna yang digunakan oleh partainya juga menggunakan perpaduan warna merah dan putih. Cak Imin menegaskan bahwa bendera partainya menggunakan corak yang berbeda.

"Perhatian kepada semua kader, bahwa bendera PKB tidak boleh dibuat di atas bendera Merah Putih, yang benar adalah: bendera PKB di atas kain putih dengan cetrang merah tidak dominan, harap diperhatikan!" tegas Cak Imin di akun Twitternya.
Terkait jawaban Cak Imin, Kan Hiung menyebut hal tersebut adalah hak yang bersangkutan. Namun dirinya tetap pada pendiriannya jika ada tindakan penodaan terhadap lambang negara.

"Kami berharap Polri dapat segera menindak lanjuti pelaporan ini sehingga dapat menjadi efek jera dan pembelajaran penting bagi pihak-pihak yang kami laporkan," tegas Kan.

Sumber : sindonews
Share:

Kubu Jokowi Minta Kata Budek dan Buta Tak Dikaitkan Konteks Fisik

Wakil Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Pasangan Jokowi-KH Ma'ruf Amin, Raja Juli Antoni menyebut istilah 'budek dan buta' yang disampaikan Cawapres Kiai Ma'ruf Amin tidak dalam konteks fisik seseorang.



Menurutnya, Kiai Ma’ruf adalah ulama besar yang sudah 'mapan' secara spritual dan emosional. "Jadi tidak ada kemarahan dalam nada bicaranya ketika mengatakan budek dan buta," ujar Antoni kepada wartawan, Minggu (11/11/2018).

Pria yang akrab disapa Toni menganggap justru pernyataan Kiai Ma'ruf menggunakan bahasa dalam kitab suci Alquran. Menurut dia, bahasa tersebut juga lazim digunakan kalangan santri untuk mendiskripsikan orang-orang tidak mau menerima kebenaran mesti sudah berulang-ulang kali sudah didakwahkan. 

"Dalam Surat Al-Baqorah ayat 18 Allah berfirman: Mereka pekak, bisu, buta maka tidaklah mereka akan kembali (ke jalan yang benar)," tuturnya.

Dijelaskan dia, ayat ini dalam konteks Indonesia menggambarkan orang-orang yang tidak menerima fakta keberhasilan pembangunan yang dilakukan Presiden Jokowi. Bahkan mereka dianggap memanipulasi data hanya untuk mencerca dan mendelegitimasi pemerintah.
Sekjen DPP PSI ini menegaskan penggunaan kata 'budek-buta' tidak dalam konteks fisik seperti yang dialami para pihak penyandang disabilitas. "Yang dimaksudkan adalah budek dan buta sosial dan politik. Mereka adalah orang yang tidak punya kemampuan melihat dan mendengar secara sosial-politik karena nafsu politik yang terlalu tinggi," tandasnya.

sumber : sindonews
Share:

Geram Isu PKI Digoreng Lagi, Jokowi: Politik Sontoloyo Ya Seperti Itu

Kandidat petahana presiden nomor urut 01 Joko Widodo mengaku geram dengan isu Partai Komunis Indonesia (PKI) kembali menyerang dia dalam perhelatan Pemilihan Presiden 2019. Presiden heran dengan pihak yang memainkan isu ini.
Jokowi mengingatkan isu PKI pernah menjadi “peluru empuk” atas kubunya saat Pilpres 2014. Namun, hal tersebut tidak mematahkan kemenangannya.



“Ini mulai ramai lagi, isu PKI. Ini mulai ramai lagi, mungkin sudah dua mingguan,” kata Jokowi saat menghadiri konsolidasi pemenangan daerah Jawa Barat di Hotel Asrilia Bandung, Sabtu 10 November 2018.
Jokowi mengaku kesal isu tersebut kembali muncul. Namun, ia menekankan, isu tersebut akan dilawan.

“Dulu sudah agak turun, saya pikir sudah enggak (ramai lagi). Mulai lagi baru dua minggu, diangkat lagi. Saya ini kurang sabar apa disebut antek asing, PKI,” katanya.
Kemudian, Jokowi menuturkan, ada batas kesabaran untuk membiarkan isu tersebut kembali dimainkan oleh lawan politik.

“Diam sabar, sabar, sabar, enggak pernah jawab diam. Tapi lama lama ya (dilawan). Itu yang saya bilang politik sontoloyo ya seperti itu, mentang-mentang diam dipikir takut? Enggak ada saya rasa takut itu, nggak ada,” kata mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut.

sumber: viva .co.id
Share:

Fadli Zon Buat Puisi Sindir Istana, Ini Kata Jubir Jokowi-Ma'ruf

Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra, Fadli Zon membuat puisi berjudul "Ada Genderuwo di Istana". Puisi itu dinilai sindiran terhadap pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menyebut politik genderuwo. 

Juru Bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Pasangan Jokowi-Ma'ruf Amin, Arya Sinulingga menganggap puisi itu menunjukkan kepanikan dari pihak-pihak yang selama ini dianggap menakut-nakuti.




"Mereka terusik sehingga mereka mulai mengarah kemana-mana karena strategi mereka untuk menakut-nakuti dan strategi mereka untuk bicara tanpa data ternyata mengenai mereka," ujar Arya saat dihubungi, Minggu (11/11/2018).

Politikus Partai Persatuan Indonesia (Perindo) ini menganggap, puisi yang dibuat Wakil Ketua DPR itu karena merasa tersindir dengan istilah genderuwo yang disebutkan capres nomor urut 01.

Menurut Arya, apa yang dituangkan Fadli dalam puisinya merupakan reaksi balik karena tidak ada cara lain untuk menjawab istilah genderuwo. Bagi Arya, kubu Jokowi cukup menanggapi puisi Fadli Zon dengan mengajak kubu Prabowo Subianto-Sandiaga S Uno berhijrah seperti yang disampaikan Jokowi.
"Artinya harusnya ada intropeksi lah dari partai-partai, politik-politikus, seperti yang disampaikan Pak Jokowi bahwa kita ini selama ini banyak sekali orang-orang partai ini yang menyampaikan hal-hal tanpa data, menakut nakuti, ngomong yang enggak benar, pesimisme, nah itu yang mereka sampaikan, jadi harusnya hijrah kita ke yang baik, tapi mereka malah tersindir," tandasnya.

Sumber: sindonews
Share:

Saturday, November 10, 2018

Apakah Prabowo bisa mengambil suara di jateng dan jatim ? simak penjelasan dari PKS

Direktur Pencapresan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Suhud Alyuddin angkat bicara terkait ucapan Juru Bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin yang mengatakan strategi capres-cawapres nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno dalam meraup suara di lumbung Jokowi gagal total.




Menurut dia, hasil Pilkada Serentak 2018 bisa dijadikan acuan bahwa Prabowo-Sandi di beberapa daerah yang didominasi oleh suara pendukung Jokowi kini telah berubah haluan.

"Di basis partai-partai pendukung Jokowi seperti di Jawa Tengah dan Jawa Timur terjadi perubahan cukup signifikan. Ini yang akan menjadi potensi perubahan dukungan pada Pemilu 2019 mendatang," kata Suhud saat dihubungi, Jumat (9/11/2018).

Dia mengatakan, persentase kinerja pemerintah juga masih rendah. Hal ini, kata dia bisa mempengaruhi arah suara dari swing voters untuk beralih dukungan ke Prabowo-Sandi.

"Kinerja pemerintah yang rendah di bidang ekonomi dengan indikasi pertumbuhan yang mentok di angka lima persen saya kira akan menjadi pertimbangan para swing voters untuk mendukung pasangan Prabowo-Sandi," ungkap Suhud.

Selain itu, dia juga menilai survei Jokowi terkesan stagnan dengan persentase 50 persen. Angka itu, lanjutnya, rawan untuk dikalahkan.

"Kita justru bisa melihat sejumlah survei yang memperlihatkan elektabilitas Pak Jokowi cenderung stuck di kisaran 50-an persen. Angka itu sangat rawan dan berpotensi mudah dikalahkan," ujar Suhud.
Sambutan untuk Sandiaga
Sebelumnya, Arya Sinulingga menilai strategi mencuri suara di lumbung suara Jokowi yang dilakukan pasangan calon presiden nomor urut 02, Prabowo-Sandiaga gagal. Dia mencontohkan ketika cawapres Sandiaga Uno kampanye ke Sulawesi Utara, masyarakat sepi menyambutnya.

"Kita tahu Mas Sandi kemarin ke Sulawesi Utara yang merupakan lumbung suara Pak Jokowi misalnya, di sana yang datangnya sedikit, responsnya sedikit betul. Itu kenyataan. Senyap betul," kata Arya di Posko Cemara, Jakarta Pusat, Kamis (8/11/2018).

Arya menyebut bahwa faktanya kehadiran Sandi memang tak disambut riuh. Karenanya dia sarankan tak perlu merebut suara di tempat Jokowi karena akan percuma.

"Nah, ini kan kasihan mereka nanti sepi. Kita sarankan jangan. Nanti kasihan Mas Sandi sama Pak Prabowo. Nanti kemana dia ke lumbung Pak Jokowi sepi enggak ada yang datang," ujarnya.

Reporter: Sania Mashabi

Sumnber : liputan6
Share:

Friday, November 9, 2018

Skuter Listrik Gesits Menolak Dijadikan Alat Politik, seperti mobil SMK

CEO Garansindo Group Muhammad Al Abdullah menegaskan bahwa, kehadiran skuter listrik Gesits, bukan sebagai ajang atau untuk dimanfaatkan sebagai alat politik. Apalagi menjelang pemilihan presiden yang akan berlangsung tahun depan, bisa dijadikan bahan untuk kampanye. Pria yang akrab disapa Memet itu menjelaskan, kehadiran Gesits itu sendiri sejak awal hanya kolaborasi antara Garansindo dan juga akademisi, sampai akhirnya BUMN dan pihak swasta ikut mendukung. "Kalau dijadikan bahan politik, saya sendiri juga bingung. Tetapi sudah jelas dari awal kita bukan untuk politik," ucap Memet akhir pekan lalu di kawasan Kemang, Jakarta Selatan.



Memet melanjutkan, secara kesiapan produksi sudah sangat siap sekali, hanya menunggu momen atau mencari waktu untuk diluncurkan. Dia juga bingung apakah harus meluncur tahun ini atau tahun depan.
"Semuanya sudah oke, bahkan kemarin juga kami coba lagi di pabrik, sudah siap semuanya. Saya percaya kalau skuter listrik ini bakalan laris," ujar Memet. Berdasarkan Info Iptek Dikti, Gesits diharapkan bisa diperkenalkan pada Presiden Joko Widodo di Istana Negara dalam waktu dekat. Skuter listrik ini sudah melalui seluruh tahapan, sebelum dilepas ke pasaran atau dikomersialkan.

Share:

Thursday, November 8, 2018

Akibat tidak punya uang untuk membeli narkoba, anak remaja ini pakai rebusan pembalut wanita, inilah efeknya...

Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Jateng masih mendalami fenomena anak-anak yang kecanduan pembalut rebus.

Mereka nekat meminum air rebusan pembalut agar bisa merasakan sensasi sebagaimana mengonsumsi narkotika jenis sabu.
.
“Memakai pembalut itu sebenarnya mereka bereksperimen. Ketika dia dalam keadaan terpaksa (tidak memiliki biaya) itu akan menimbulkan suatu ide-ide. Dari ide inilah diyakini terus menimbulkan sugesti (fly),” kata psikolog, Indra Dwi Purnomo, yang turut menangani anak-anak pecandu pembalut rebus, melansir dari Sindonews.




Dia mengatakan, eksperimen menggunakan pembalut dimulai dari yang bekas pakai hingga membuka kemasan baru.

Sementara pembalut yang paling digemari adalah jenis bersayap, karena bisa memberikan sensasi fly yang lebih dahsyat.
.
“Mereka pilih softex (pembalut) yang bersayap itu entah kenapa. Mereka rata-rata bilang, hasilnya ngeri-ngeri, halusinasinya ngeri,” ulasnya tanpa menjelaskan halusinasi yang dimaksud anak-anak pecandu pembalut rebus.

Menurutnya, efek fly yang dirasakan anak-anak pecandu itu berasal dari gel di dalam pembalut. Meski demikian, pihaknya belum mengetahui pasti kandungan bahan kimia yang tersimpan dalam gel. Sekadar yang diketahuinya, gel tersebut berfungsi menyerap air atau darah haid.
.
“Di dalam softex (pembalut) itu ada semacam sel yang bisa direbus dan bisa bikin fly. Gel softex itu untuk menyerap air supaya enggak tembus. Ini menggunakan kimia-kimia seperti apa, saya enggak tahu persis,” terangnya.

Sumber:https://m.facebook.com/groups/337033109640456?view=permalink&id=2322300271113720
Share:

Pak Jokowi mengakui program DP rumah 0 persen, Sandiaga : Alhamdulillah

Pemerintah menyiapkan rumah dengan skema pembiayaan down payment (DP) 0 persen bagi ASN, TNI dan Polri. Cawapres nomor urut 02 Sandiaga Salahuddin Uno menyambut positif langkah tersebut.

"Baguslah buat saya, bagus berarti itu dia (pemerintah) lihat data yang sama yang kita pake di DKI kan kita pakai skala nasional," kata Sandiaga di Lenteng Agung,Jakarta Selatan, Kamis (8/11).

Sandiaga menyebut, pihaknya sedang menggodok sistem yang sama. Hal tersebut juga sebagai tindak lanjut dari apa yang dilakukannya saat menjabat Wakil Gubernur DKI Jakarta dulu, yakni menggagas DP 0 persen. Terobosan pembiayaan rumah itu, kata Sandi memang diperlukan diskala nasional.

"Apa yang kita lihat di DKI bahwa tuntutan masyarakat untuk mendapatkan perumahan dengan harga terjangkau dengan cicilan dan DP yang tidak memberatkan itu juga di perlukan di seluruh wilayah Indonesia terutama di kantong-kantong tertentu ya," tuturnya.




Sandiaga menekankan, gebrakan DP 0 rupiah merupakan kebijakan yang berpihak ke rakyat. Oleh karenanya Sandi serius menerapkan kebijakan itu saat di DKI.

"Jadi ini juga yang nanti kami juga melihat sebagai salah satu yang akan menjadi perhatian karena temen-temen polisi, temen-temen militer ini kan TNI, temen-temen polisi udah berjuang mempertaruhkan nyawanya, jadi mereka juga layak mendapatkan perumahan dengan harga terjangkau," terangnya.

Sandiaga tak ingin menilai kebijakan tersebut bernuansa politis jelang Pemilu 2019. Dia menyerahkan kepada masyarakat apakah politis atau tidak. Dia hanya menegaskan, kebijakan tersebut memang dibutuhkan rakyat.

"Nanti biar masyarakat yang menilai ini politis atau enggak, karena semua balik kepada niatnya, tapi kalau ini progam, memang program yang menurut saya kita lihat dibutuhkan, dan belum ada yang equivalen Jakarta," ucapnya.

Dia bercerita, saat masih menjabat Wagub DKI, kebijakan DP 0 kerap dikritik oleh sejumlah pihak maupun media. Kini Sandi bersyukur Presiden Joko Widodo peka dengan gagasan yang dibutuhkan masyarakat tersebut.

"Sekarang alhamdulillah Pak Jokowi mengakui dan saya salah satu dari penggagas ini bersama Pak Anies dan tim sebetulnya. Pasti akan sangat setuju kalau ini dibawa ke level nasional. Asal pembiayaannya dilakukan dengan penuh kehati-hatian," pungkasnya.

Pemerintah akan memberikan keringanan bagi aparatur sipil negara (ASN), anggota TNI, dan Polri yang ingin memiliki rumah permanen. Nantinya, rumah tersebut akan menerapkan sistem down payment (DP) 0 persen.

Hal ini diungkapkan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas, Bambang Brodjonegoro, usai mengikuti rapat terbatas lanjutan soal penyediaan rumah bagi ASN, anggota TNI dan Polri di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (7/11).

"Pada rapat bulan April sudah diajukan skema khusus yaitu skema pengajuan rumah ASN, TNI, Polri dengan DP atau uang muka 0 persen," kata dia.

Selain skema DP 0 persen, pemerintah akan memberikan keringanan pada masa cicilan pinjaman. Di mana, ASN, anggota TNI, dan Polri bisa membayar cicilan pinjaman sampai 30 tahun.

"Dan pembayaran cicilannya juga bisa sampai usia pensiun maksimum 75 tahun. Dengan catatan waktu pertama kalau mengajukan pinjaman usia maksimum 53 atau 55 tahun," jelas dia.

Bambang menjelaskan, skema pembiayaan DP 0 persen sudah dilakukan sebagai pilot project di beberapa kementerian atau lembaga. Dengan melibatkan bank BUMN (Badan Usaha Milik Negara) dengan kementerian atau lembaga terkait.

"Tetapi sifatnya memang masih pembelian secara pribadi. Jadi ASN, TNI, Polri yang bersangkutan mencari rumah atau apartemen yang diinginkan dan kemudian membeli dengan skema pembiayaan tadi," katanya.

Bambang menegaskan, skema pembiayaan DP 0 persen bagi ASN, anggota TNI, dan Polri ini berbeda dengan yang diterapkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Anies menggunakan skema pembayaran rumah dengan DP 0 rupiah. Masa cicilannya berlangsung dalam jangka waktu 20 tahun dengan suku bunga 5 persen.

"Ini beda. Ini adalah KPR intinya tapi DP nya nol. Kemudian yang saya katakan tenor pinjamannya bisa sampai 30 tahun, dan juga pembayaran cicilannya atau tenor pinjaman bisa melampaui usia pensiun," terangnya.

Sementara, Presiden Jokowi menekankan pentingnya perkembangan atas kebijakan ini karena pembahasan mengenai program penyediaan perumahan bagi ASN, TNI, dan Polri ini sudah berkali-kali dilakukan.

"Yang jelas kita akan konsentrasi pada upaya percepatan penyediaan rumah layak bagi 945.000ASN, 275.000 TNI, dan 360.000 Polri. Tujuannya jelas agar ASN, TNI, dan Polri semakin konsentrasi dalam bekerja," terang Jokowi.

Reporter: Muhammad Genantan Saputra

Sumber: Merdeka.com
Share:

Survei Elektabilitas Parpol, Kok tiap survei pasti si dia yang menang, apa ini skenario politik ?

Lembaga Survey Indonesia (LSI) Denny JA merilis hasil survei tentang elektabilitas partai politik yang dilakukan sejak 12 hingga 19 Agustus 2018 dengan melibatkan 1.200 responden. Survei menggunakan metode multistage random interview dengan margin of error 2,9 persen. Dari hasil survei tersebut, elektabilitas Partai Gerindra bersaing dengan PDIP.




Tercatat bahwa elektabilitas PDIP jelang pemilu meraih persentase 24,8 persen sedangkan Gerindra sebesar 13,1 persen.

Peneliti LSI Denny JA, Adjie Alfaraby mengatakan, meski dilihat dari selisih persentase tidak sedikit, namun hal itu merupakan indikasi Gerindra adalah partai pertama menjadi runner up di luar PDIP dan Golkar selama Pemilu berlangsung.

"Dalam empat kali pemilu era reformasi, posisi runner up tidak pernah diperoleh partai di luar PDIP atau Golkar. Bahkan dari empat kali pemilu, Golkar berhasil merebut juara kedua sebanyak tiga kali. Kini elektabilitas Gerindra sebesar 13,1 persen di atas elektabilitas Golkar dan di bawah elektabilitas PDIP," kata Adjie di Graha Dua Rajawali, Rawamangun, Jakarta Timur, Rabu (12/9/2018).

Ia menyebut Gerindra menempati peringkat kedua berdasarkan elektabilitas merupakan efek dari coattails effect (efek ekor jas) dengan mengusung Prabowo Subianto sebagai capres. Hal itu dikatakan Adjie jelas berdampak terhadap partai tempat Prabowo bernaung.

Untungkan Parpol Punya Capres
"Pilpres dan Pileg serentak menguntungkan partai utama yang punya capres karena pemilih akan memilih partai politik dan capres di waktu bersamaan ketika di TPS," ujarnya.

Sementara itu dari hasil survei, elektabilitas PDIP sebesar 24,8 persen, Gerindra 13,1 persen, Golkar 11,3 persen, PKB 6,7 persen, Demokrat 5,2 persen, PKS 3,9 persen, PPP sebesar 3,2 persen, NasDem sebesar 2,2 persen, Perindo sebesar 1,7 persen, PAN sebesar 1,4 persen sedangkan partai lain di bawah 1 persen. Masih ada 25.2 persen bagi pemilih yang belum memutuskan.
Share:

Kemarin Di Ledek Sekarang Ikut-Ikutan Program DP 0 persen, Penasaran Siap Yang niru ? silahkan simak beritanya



Presiden Jokowi bakal meluncurkan perumahan dengan skema pembayaran down payment (DP) 0 persen. Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengungkap skema perumahan tersebut untuk memudahkan aparatur sipil negara dan, Polri, dan TNI yang ingin memiliki rumah.

Skema serupa pernah dicanangkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Program tersebut sudah dijanjikan sejak masa kampanye. Namun, Pemprov DKI baru diluncurkan khusus warga kalangan menengah.

Juru Bicara Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf, Arya Sinulingga mengatakan Jokowi secara nyata telah merealisasikan skema DP 0 persen. Dia mengatakan, bukan meniru apa yang dilakukan Anies.

"Jadi tujuannya memang untuk kesejahteraan pegawai negeri dan kesejahteraan tentara bukan menirunya untuk memudahkan akses bagi mereka untuk mendapatkan rumah yang baik dan cepat," ujar Arya di Posko Cemara, Jakarta Pusat, Kamis (8/11/2018).

Arya tak khawatir program tersebut dituding meniru Anies Baswedan. Meski keduanya dalam politik saling berseberangan. Malah, hal tersebut menunjukkan sesuatu yang baik karena pemerintah pusat mendukung program di daerah.

"Jangan karena beda pandangan politik kita tolak," pungkasnya.

Sumber: liputan6
Share:

40% dari responded, meyakini bahwa itu hanyalah skenario dari politik, ini dia datanya

Lembaga survei Y-Publica merilis survei soal politik kebohongan mengancam Pemilu 2019. Landasan Y-Publica mengambil tema tersebut dari kasus hoaks aktivitis  Ratna Sarumpaet yang berimbas pada pasangan capres-cawapres nomor urut 02 Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno.



"Dalam survei kali ini tema besarnya adalah mengangkat kasus politik kebohongan yang dilakukan Ibu Ratna Sarumpaet karena isu itu sangat kuat sekali di publik," ujar Direktur Eksekutif Y-Publica Rudi Hartono saat memaparkan rilis survei di Bakoel Coffee, Cikini, Jakarta, Senin (5/11/2018).

Rudi mengatakan, dampak informasi dari berita bohong Ratna Sarumpaet sangat luas di masyarakat. Dari survei Y-Publica, 48,9 persen responden mengaku mengetahui atau pernah mendengar kasus tersebut. Sementara, yang tidak mendengar dan mengetahui sebanyak 48,0 persen.

Kemudian, sebanyak 71,5 persen responden di survei Y-Publica yang mengetahui kasus itu juga mengaku mengenal posisi Ratna sebagai salah satu anggota Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi.

Sedangkan yang tidak mengetahui 23,8 persen dan tidak menjawab 4,7 persen Ratna anggota BPN. "Karena publik tahu Ratna bagian dari kubu Prabowo-Sandi, maka efek elektoralnya merugikan kubu tersebut," ucap dia.

Apalagi, kata Rudi, sebanyak 40,5 persen dari responden yang mengetahui kasus itu meyakini bahwa kebohongan Ratna itu bagian dari skenario politik. Yang tidak mengetahui 39,1 persen.

"Kalau kebohongan itu tidak terbongkar, tentu kubu petahana sangat dirugikan. Karena akan dianggap membungkam oposisi dengan kekerasan," jelas dia.

Tiru Donald Trump
Rudi menambahkan, masyarakat Indonesia tidak suka dengan skenario kebohongan dalam politik. Dalam surveinya, 81,3 persen responden menyatakan bahwa kebohongan seharusnya tidak dibenarkan dalam politik. Sementara yang menyetujui kebohongan dilakukan dalam politik hanya 9,5 persen.

"Hanya 9,5 persen yang setuju, itu pun karena sudah dikuasai anggapan bahwa politik itu soal menghalalkan segala cara untuk mencapai kekuasaan," kata Rudi.

Dalam diskusinya, Rudi juga mengingatkan bahwa penggunaan politik kebohongan tengah mendunia pasca keberhasilan Donald Trump dalam Pemilu Amerika Serikat. Gaya Trump tersebut pun ditiru oleh Calon Presiden Brazil, Jair Bolsonaro hingga berhasil memenangkan Pemilu.

Jumlah sampel dari survei ini adalah 1200 responden dengan teknik survei multistage random sampling mewakili 34 provinsi di Indonesia. Margin of Error (MoE) 2,98% dengan tingkat kepercayaan 95%. Pengambilan data survei dilakukan pada tanggal 10-20 Oktober 2018. 

Reporter: Muhammad Genantan Saputra
Sumber : liputan6
Share:

(Mencengankan) 4 Figur Yang Terpopuler Di Media Sosial Twiter, Siapa Saja Mereka ? Ada yang setuju gak ?

1. Ganjar Pranowo



Gubernur petahana Jawa Tengah ini memang terbilang aktif menyapa warga daerahnya di Twitter. Ganjar adalah lulusan Fakultas Hukum di Universitas Gajah Mada (UGM).

Ganjar juga pernah menjadi anggota DPR selama dua periode, dan aktif di Komisi II yang mengurus permasalahan dalam negeri.

Meski sempat disebut dalam kasus e-KTP, tapi Ganjar meladeni tudingan tersebut dengan santai.

Pada pilkada serentak 2018, ia akan kembali maju sebagai calon Gubernur.

2. Joko Widodo



Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga memiliki popularitas besar di Twitter.

Sebagai presiden, Jokowi terkenal memakai media sosial dengan santai dan tidak pernah sekalipun meladeni orang-orang yang menghinanya.

Selain menunjukkan aktivitas kenegaraan, kebiasaan lain Jokowi di media sosial adalah menampilkan aktivitasnya ketika bersantai dan berolahraga di Istana Bogor.

Presiden Jokowi akan kembali maju sebagai calon Presiden pada 2019, sementara untuk wakilnya masih dalam tahap pertimbangan.

3. Ridwan Kamil



Mungkin inilah figur politik paling populer di berbagai platform media sosial. Ridwan Kamil tidak hanya sekadar aktif di media sosial, melainkan juga kerap mengikuti isu-isu terbaru di kalangan anak muda.

Sebagai contoh, baru-baru ini Ridwan menjadi penggemar film Dilan yang juga berlatar di Bandung. Pria yang akrab disapa Kang Emil ini juga memahami sepak bola, bahkan drama Korea. Alhasil, ia menjadi sangat populer di kalangan milenial.

Sudah banyak prestasi yang Ridwan Kamil ukir di kota Bandung. Program-program yang ia bangun pun bersifat inovatif.

Hal itu tidak aneh, sebab Ridwan Kamil pernah belajar di Institut Teknologi Bandung (ITB), lalu lanjut belajar Urban Design di University of California, Berkeley (UC Berkeley).

Ridwan Kamil juga akan beraksi di pilkada serentak untuk menjadi gubernur Jawa Barat, salah satu saingannya di perhelatan ini adalah Deddy Mizwar yang dikenal sebagai Jenderal Naga Bonar dan Dedi Mulyadi dari Purwakarta.

4. Susi Pudjiastuti



Susi Pudjiastuti adalah sosok yang fenomenal di Indonesia, ia terkenal mulai dari gayanya sampai reputasinya sebagai menteri.

Meski awalnya diragukan karena tidak lulus SMP, sekarang Susi telah menjadi favorit rakyat Nusantara karena kecerdasan dan aksinya sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan, padahal sebelumnya jabatan tersebut tidak pernah sepopuler sekarang.

Walau sempat dikritik Fadli Zon, Susi terus konsisten membanggakan rakyat Indonesia. Mulai dari memberi kuliah di Universitas Harvard, sampai membuat politikus Malaysia geram karena aksinya dalam meledakkan kapal.

Di Twitter, Susi terkenal mengadvokasi perlindungan laut, serta mengajak pengikutnya untuk senantiasa makan ikan agar menjadi sehat.

Itulah para figur politik di Indonesia yang populer di Twitter, siapa saja yang sudah kamu follow?

(Tom/Jek)

Sumber : Liputan6
Share:

Wednesday, November 7, 2018

Hasil Survei Alvara, siapakah yang lebih Unggul ?, simak artikelnya..

Alvara Research Center melakukan survei nasional terkait pilpres. Hasil dari survei yang diambil dari 33 provinsi seluruh Indonesia itu menyebutkan, pasangan calon Jokowi-KH Ma’ruf Amin unggul di hampir semua wilayah Indonesia, kecuali Sumatera yang dikuasai paslon Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

"Pasangan Jokowi-KH Maruf unggul di hampir semua wilayah, kecuali Sumatera," kata CEO Alvara Research Center Hasanuddin Ali di rilis survei nasional Alvara, Menteng, Selasa (6/11/2018).
Dari sisi elektabilitas yang dilihat dari gerografis, Hasanuddin menyatakan pemilih di Jawa dan Sumatera sangat menentukan siapa yang akan menjadi pemenang di Pilpres 2019.



Paslon Jokowi-Ma’ruf unggul di Jawa 58,1 persen, sedangkan Prabowo-Sandiaga 29,2 persen. Untuk Sumatera paslon Prabowo-Sandiaga unggul 44,6 persen dan Jokowi-Ma’ruf 40 persen.

"Di Bali, Kalimantan, Sulawesi, Maluku-Papua Jokowi unggul dari Prabowo," ucapnya.

Hasanuddin menyebut jumlah pemilih di Pulau Jawa adalah terbesar, yakni 58 persen dari total pemilih. Sedangkan di Sumatera, jumlah pemilih sekitar 20 persen.

"Karenanya dengan menang di dua wilayah ini maka presentasi menang akan besar," ujarnya.

Secara historis, Hasanuddin mengatakan alasan Prabowo-Sandiaga unggul di Pulau Sumatera.

"Hasil 2014 Prabowo-Hatta unggul di Sumatera, secara historis Sumatera basis Prabowo. Provinsi yang punya sentimen Islam kuat Prabowo unggul, misal di Sumbar, Aceh dan Riau," ujarnya.

Sumber : Liputan6
Share:

Tuesday, November 6, 2018

Prabowo Subianto Tertipu oleh Kisah Ratna Sarumpaet, Sandiaga Uno Akan Lapor Polisi

Sudah Meminta Maaf Kepada Rakyat Indonesia Soal Dukungannya Pada Ratna, Prabowo Mengaku Hanya Tergesa-Gesa Dan Tertipu Oleh Kebohongan Ratna.


Kebohongan Ratna Sarumpaet begitu menggegerkan masyarakat Indonesia. Ratna sebelumnya mengatakan bahwa dirinya dianiaya oleh sejumlah laki-laki hingga wajahnya lebam dan bengkak. Akan tetapi, Ratna sudah mengakui bahwa semua itu adalah kebohongan semata. Ia melakukan hal tersebut demi mengelabui sang anak soal operasi sedot lemak di pipi yang dilakukannya.

Sebelumnya, kebohongan Ratna telah dibenarkan oleh beberapa pihak dari kubu pemenangan pasangan capres dan cawapres Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno. Merasa dirugikan, Sandiaga mengatakan akan mengajukan laporan kepada polisi untuk Ratna. Meskipun demikian, belum diketahui pasti kapan Sandi akan mengajukan laporannya.



"Saya pernah memberikan pernyataan, statement, bahwa anggota badan kita yang melakukan hoax kita akan laporkan ke polisi. Itu pasti kami akan tindaklanjuti," ujar Sandiaga ditemui di Jakarta Pusat, pada Rabu (3/10) kemarin. "Ya, kita sendiri yang akan melaporkan.".

Di sisi lain, Prabowo sendiri sudah meminta maaf terkait dukungannya kepada kebohongan Ratna. Prabowo menyatakan ia hanya terburu-buru membenarkan kebohongan Ratna, Prabowo meminta semua pihak untuk belajar dari kejadian ini.

Prabowo menyatakan bahwa ia cukup terusik dengan kebohongan yang dilakukan Ratna. Padahal, ia selama ini mengenal Ratna sebagai seorang aktivis yang menolong orang susah, tertindas, dan miskin. Untuk itu, Prabowo meminta Ratna untuk mengundurkan diri dari Badan Pemenangan Nasional.

Kadiv Humas Polri, Irjen Setyo Wasisto, mneyatakan bahwa Ratna tak bisa dijerat pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Kendati demikian, Ratna bisa dijerat dengan KUHP lantaran hanya menyebarkan kebohongan kepada pihak Prabowo dan bukan lewat media sosial.

Tuntutan permintaan maaf juga disampaikan Ridwan Kamil untuk Ratna. Ridwan meminta Ratna untuk mengungkapkan permohonan maafnya kepada seluruh warga Bandung. Diketahui, Ratna sempat menyebutkan bahwa ia dianiaya oleh sejumlah orang di kawasan Bandara Internasional Husein Sastranegara, Bandung.

Sumber : Wowkeren .com

Share:

kisah Suksesnya Sandiaga Uno Memulai Bisnis Dari 0

Kali ini kami akan membahas kisah sukses dan inspiratif Sandiaga Uno. Pria kelahiran Pekanbaru, 28 Juni 1969 ini memulai kariernya menjadi seorang pegawai. Lulus dari Universitas Swasta Wichita (Wichita States University) dengan predikat summa cum laude, Sandiaga mengawali kariernya di Bank Summa pada tahun 1990. Lepas setahun, beliau mendapat beasiswa dari tempatnya bekerja untuk melanjutkan pendidikan di Universitas Washington George dengan IPK 4,00. Sungguh prestasi yang sangat gemilang.

Tahun 1993 belaiu bergabung di perusahaan Singapura kemudian pindah ke perusahaan asal Kanada. Seiring terjadinya krisis tahun 1997, perusahaan tempatnya bekerja bangkrut sehingga hal tersebut mengakibatkannya menjadi pengangguran. Selepas terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK) di perusahaan tempatnya bekerja, beliau mengambil langkah selanjutnya dengan mencari dan mendaftar pekerjaan baru, akan tetapi hasilnya nihil, pasalnya usaha yang dilakukannya itu justru ditolak oleh 25 perusahaan.

Saya menjadi pengusaha karena kecelakaan. Sebagai seorang pengusaha yang lahir dari kecelakaan, saya tidak mendesain jadi seorang pengusaha.
Sandiaga Uno



Pengalaman buruk yang dialami ketika dia bekerja adalah pemicu yang membuatnya memilih menjadi seorang konsultan keuangan yang bersama dengan sahabatnya mendirikan usaha jasa konsultan. Namun lagi-lagi ikhtiarnya ini tidak semulus yang dibayangkan. Banyak calon klien yang memandang sebelah mata atas upaya dan kemampuannya hingga akhirnya selepas 6 bulan ada calon klien dari suatu perusahaan yang memercayai dan menggunakan jasanya. Pada tahun 1998 beliau bersama dengan Edwin Soerjadjaja mendirikan Saratoga Capital yaitu perusahaan yang bergerak dalam bidang sumber daya alam dan infrastruktur. Saat ini beliau menjabat sebagai CEO Saratoga Capital, pimpinan PT Adaro Energy Tbk, PT Tower Bersama Infrastruktur Group Tbk, dan juga pendiri PT Recapital Advisor.

Majalah Globe Asia edisi Agustus 2007 menobatkan Sandi S. Uno, sebagai orang terkaya di Indonesia No. 122 dengan perkiraan kekayaan sebesar Rp 744 Miliar. Sandiaga Uno memperoleh kekayaan sebesar itu melalui private equity firm yang didirikannya; yaitu Saratoga Capital yang didirikan pada tahun 1998 dengan partner utama Edwin Soeryadjaya dan Re-Capital yang didirikan pada tahun 1997 bersama sahabat lamanya Rosan Roslani.

Selain di perusahaan tersebut, beliau juga aktif sebagai anggota Komite Ekonomi Nasional dan bendahara Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia. Beliau di saat yang sama juga sebagai pendiri Aksi Kewirawusahaan Sosial Indonesia, dan masih banyak lagi.

Nah, begitulah perjalanan karier beliau hingga menjadi pengusaha sukses seperti sekarang ini. Semoga kisah sukses ini bermanfaat dan menjadi inspirasi untuk kita.



Sumber:

http://sandiaga-uno.com/tentang-saya/

http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2013/02/10/16584536/
Sandiaga.Uno.Jadi.Pengusaha.Karena.Kecelakaan

http://www.sragenkab.go.id/berita/berita.php?id=7191

http://id.wikipedia.org/wiki/Sandiaga_Salahudin_Uno

http://tgkboy.blogspot.com/2013/06/kisah-sukses-sandiaga-uno-pengusaha-muda.html


Share:

Ini Dia Hasil Poling Prabowo Dan Jokowi Di Jawa Barat, Tapi Masih Banyak Responden Merahasiakannya

Indopolling Network melakukan survei peta elektoral capres dan cawapres Pilpres 2019 di Jawa Barat. Pasangan Joko Widodo-KH Maruf unggul tipis dari pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Survei dilakukan di wilayah Jawa Barat selama 9-15 Oktober 2018 dengan mengajukan pertanyaan spontan atau top of mind ke responden. Pengambilan sampel dilakukan dengan metode multistage random sampling terhadap 1.200 responden. Tingkat kepercayaan survei 95% dan margin of error sebesar kurang-lebih 2,8%.

"Jokowi-Ma'ruf Amin sebesar 27% dan Prabowo-Sandi 21,4%," Kata Direktur Indopolling Wempy Hadir dalam pemaparan hasil survei di Bakoel Kopi, Cikini, Jakarta Pusat, Selasa (6/11/2018).



Namun Wempy mengatakan responden yang masih merahasiakan dan belum menentukan pilihan di Jawa Barat masih tinggi. Dia menyebut total responden yang mengatakan rahasia dan belum menentukan pilihan sebesar 51,6%.

"Menyatakan rahasia 22,4 persen dan belum memutuskan/tidak tahu/tidak jawab sebesar 29,2 persen," tambahnya.

Selain itu, menurut Wempy, Indopolling melakukan survei dengan pertanyaan tertutup. Hasilnya, Jokowi-Ma'ruf unggul dengan 28,8%, diikuti Prabowo-Sandi 23,7%, rahasia 29,8%, dan belum menentukan pilihan 17,8%.

"Tidak ada perubahan dukungan signifikan terhadap kedua paslon di pertanyaan tertutup. Undecided masih lebih tinggi, yakni 47,6%," sambungnya

Wempy menyimpulkan, bila pemilihan dilakukan hari ini, sebagian besar masyarakat Jawa Barat belum menentukan pilihan. Hal inilah yang harus dimanfaatkan kedua pasangan calon.

"Artinya, masih banyak yang belum menentukan pilihan. Nah itu yang menjadi rebutan kedua pasangan calon," ucap Wempy.

Sumber : Detik .com
Share:

Monday, November 5, 2018

Survei : Apakah Elektabitas Prabowo Di sumatera Lebih Unggul Dri Jokowi ? silahkan baca untuk detailnya

Lembaga survei Y-Publica menyebutkan, elektabilitas pasangan Joko Widodo dan Ma'ruf Amin unggul di hampir semua pulau besar di lndonesia, kecuali Sumatera. Di beberapa pulau Jokowi-Ma'ruf unggul rata-rata di atas 20 persen dibandingkan dengan pasangan Prabowo-Sandiaga. 

Survei Y-Publica yang dilakukan pada 10-20 Oktober 2018 itu menunjukkan, pasangan Jokowi-Ma'ruf unggul di pulau Jawa, Sulawesi, Kalimantan, Bali dan Nusa Tenggara, serta Maluku dan Papua. 

Di pulau Jawa, elektabilitas Jokowi-Ma'ruf mencapai 54,5 persen, sedangkan Prabowo-Sandi hanya 28,3 persen. Di Sulawesi, Jokowi-Ma’ruf mendapat 56,3 persen, dan Prabowo Sandi hanya 25,8 persen. 



"Di Kalimantan, Bali dan Nusa Tenggara, kemudian Maluku dan Papua, pasangan Jokowi-Ma’ruf terpaut jauh dari Prabowo-Sandi,” kata Direktur Y-Publica, Rudi Hartono di Bakoel Coffe Cikini, Senin 5 November 2018.

Akan tetapi, pasangan Jokowi-Ma'ruf kalah dari Prabowo-Sandi di pulau Sumatera. Di pulau berpenduduk 50 juta jiwa itu, Prabowo-Sandi mendapat 42,6 persen, sedangkan Jokowi-Ma'ruf sebesar 40,8 persen. 

”Jawa dan Sumatera adalah dua pulau dengan populasi terbesar di Indonesia. Dua pulau ini jadi kunci pertarungan elektoral, karena jumlah suara di kedua pulau itu sekitar 78 persen,” ujarnya menjelaskan. 

Survei yang dilakukan Y-Publica pada 10-20 Oktober 2018 itu melibatkan 1.200 responden yang mewakili 34 provinsi di Indonesia. 

Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara tatap muka kepada responden terpilih dengan menggunakan kuisioner. Tingkat kepercayaan survei 95 persen, dengan margin of error (MOE) sebesar 2,98 persen. (mus)

Sumber :Viva.co.id
Share:

Sunday, November 4, 2018

Prabowo Di Polisikan Oleh Salah Seorang Warga Boyolali, Dan Sandiaga Uno Membela Prabowo

"Esensinya adalah adanya ketimpangan dan kesenjangan yang nyata antara yang kaya dan miskin. Kami ingin memperbaiki kesejahteraan ekonomi rakyat bawah dengan program ekonomi kerakyatan," ujar Sandiaga.




Hal itu disampaikan Sandiaga setelah bersilaturahmi dengan masyarakat di Polewali Mandar, Sulawesi Barat, Sabtu (3/11/2018), seperti tertulis dalam keterangan tertulis Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga.

Ia membela Prabowo yang banyak mengkritik karena menyandingkan istilah 'tampang Boyolali' dengan hotel mewah. Menurut Sandiaga, yang paling penting sekarang adalah cara atau kebijakan untuk memperbaiki ekonomi agar jurang yang menganga antara yang kaya dan miskin terjembatani. 

"UUD 1945 secara jelas menyatakan tiap jengkal tanah di bumi Indonesia wajib dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat," tutur cawapres nomor urut 02 itu.

Pidato yang menyinggung 'tampang Boyolali' itu disampaikan Prabowo saat meresmikan Posko Badan Pemenangan Prabowo-Sandiaga Uno Kabupaten Boyolali, Selasa (30/10). Prabowo mula-mula berbicara mengenai belum sejahteranya masyarakat saat ini. Ia kemudian memberi perumpamaan wajah Boyolali yang belum pernah masuk hotel-hotel mahal.

"Kalian kalau masuk, mungkin kalian diusir. Tampang kalian tidak tampang orang kaya, tampang-tampang kalian ya tampang orang Boyolali ini. Betul?" kata Prabowo kepada para pendukungnya.

Akibat pernyataannya itu, Prabowo dipolisikan seorang warga asal Boyolali bernama Dakun. Prabowo dilaporkan karena diduga menyinggung salah satu kelompok masyarakat, apalagi eks Danjen Kopassus itu kalah dalam Pilpres 2014 di Boyolali.

"Mungkin ada yang menerima, tapi jangan membatasi juga. Kemudian ada yang tersinggung. Mungkin yang hadir di situ ada pendukungnya Pak Prabowo, tapi ada juga pendukungnya Pak Jokowi. Mungkin merasa tersinggung, tapi satu statement yang kira perlu saya garis bawahi adalah bahwa dia di dalam pidatonya Pak Prabowo kemudian menyinggung soal masalah kata Boyolali," ujar pengacara Dakun, Muannas Alaidid, di Mapolda Metro Jaya, Jumat (2/11).

"Ini kan yang jadi persoalan, apalagi potret 2014 yang lalu, perolehan suara Pak Jokowi di situ malah mayoritas, sekitar 75 persen, sementara Prabowo 24,69 persen," tambahnya.

Share:

Thursday, November 1, 2018

Apakah Sandiaga Uno Berhasil Dongkrak Elektabilitas Prabowo ? klik link untuk lebih detailnya

Bakal calon wakil presiden Sandiaga Salahuddin Uno berhasil menggeret elektabilitas calon presidennya (capres) di Pilpres 2019, Prabowo Subianto. Hal itu diungkapkan peneliti Lingkaran Survei Indonesia (LSI) berdasarkan hasil survei yang telah dilakukan oleh lembaganya sejak 12 hingga 19 Agustus 2018.




"Prabowo sebelum berpasangan sebesar 37,4 persen, mengalami kenaikan menjadi 44,5 persen setelah menggandeng Sandiaga Uno sebagai cawapres," kata peneliti LSI Denny JA, Adjie Alfaraby di Kantor LSI, Rawamangun, Jakarta Timur, Selasa (21/8/2018).

Dipilihnya Sandiaga, kata Adjie, juga membuat elektabilitas Prabowo melonjak di beberapa segmen pemilih. Mulai dari perempuan, pemilih pemula dan kaum terpelajar.

"Pada segmen emak-emak elektabilitas Prabowo mengalami kenaikan setelah berpasangan dengan Sandiaga Uno, dari 25,2 persen menjadi 30,0 persen," ungkapnya.

Kemudian di pemilih pemula elektabilitas mantan Danjen Kopassus itu naik dari 34,2 persen menjadi 39,5 persen. Sedangkan di segmen pemilih kaum terpelajar elektabilitasnya juga naik menjadi 44,5 persen.

Untuk diketahui, survei LSI ini dilakukan dengan metode multistage random sampling pada 1.200 responden sejak 12-19 Agustus 2018. Metode wawancara tatap muka dengan margin of error kurang lebih 2,9 persen.
Share: